MIMBAR PENDIDIKAN POLITIK SERI 26.
28 November 2023.
Pendekatan Ilmiah dan kajian Akademik.
Oleh: Jacob Rumbiak, Senior Research Associate.
I. PROSES KTT 2 ULMWP AGUSTUS 2023 DI VANUATU TAK BERETIKA
Berdasarkan dokumen resmi Badan Monitoring, Pengamat dan Kajian Urusan Luar Negeri ULMWP sebelum hingga saat KTT 2 ULMWP berlangsung di Port Vila Vanuatu Agustus 2023 teramat sangat bertentangan dengan ETIKA. Apa itu Etika?
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,
Etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tentang cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab.
Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teleologi. Manfaat dari etika adalah adanya pengendalian diri individu yang dapat mempermudah pemenuhan atas kepentingan kelompok sosial.
BILA ULMWP MEMILIKI ETIKA maka seharus hasil kesepakatan 4 Jul 2023 semua pihak (eksekutif, legislatif dan yudikatif) setuju memprioritaskan keanggataan penuh ULMWP di MSG itu berarti sejak juli hingga Agustus 2023 ULMWP wajib bekerja ekstra tenaga dan keuangan untuk melobing negara-negara anggota MSG agar sukses ULMWP dalam keangotaan MSG terpenuhi.
KENYATAAN: TERDAPAT PEJABAT ULMWP DAN PARA PENGIKUTNYA TIDAK BERETIKA artinya, mereka menggunakan segala cara dan segala fasilitas, khususnya keuangan hanya untuk mendatangkan jumlah besar pendukung mereka (40-an orang) hadir di Vanuatu hanya untuk melengserkan Pemerintahan Seemntara ULMWP yang sah berdasarkan Isi UUD Sementara ULMWP November 2020.
Pengalaman saya selama melaksanakan tugas lobi selalu selama 20-an tahun selalu ketat menempel dekat dengan Menteri Luar Negari baik MSG, PIF maupun ACP hingga summit summit berjalan. Kenyataan di Vanuatu saat summit berlangsung di Port Vila Vanuatu proses lobing yang benar dan beretika tidak terjadi, malah TINDAKAN TAK BERETIKA yang berlangsung. Salah satunya penggunaan anggaran yang besar mendatangkan jumlah besar orang Papua ke Vanuatu TIDAK EFEKTIF DAN TIDAK BERDAYAGUNA. Ketika berada di Vanuatu ULMWP tidak menjadi anggota penuh MSG lalu saling lempar kesalahan.
Etika yang benar adalah internal ULMWP seharusnya diselesaikan ke dalam ULMWP itu sendiri di dalam negeri Papua Barat dan BUKAN dibawa untuk dibicarakan di luar rumah Papua. Para pemimpin MSG dengan jelas mengingatkan kami para diplomat bahwa internak kamu ULMWP diselesaikan ke dalam ULMWP sendiri di Papua agar tidak digunakan pihak musuh untuk menghancurkan perjuangan Papua yang telah mengalami kemajuan besar dan luas di level lokal, regional dan internasional.
II. PROSES KTT 2 ULMWP AGUSTUS 2023 DI VANUATU TIDAK BERMORAL
Defisi Moral adalah: "KESATUAN ANTARA PIKIRAN, BICARA dan TINDAKAN"
Definisi Moral tersebut menjadi alat ukur yang dipakai untuk memastikan bahwa KTT 2 ULMWP di Port Vila Vanuatu Agustus 2023 TIDAK BERMORAL. Buktinya pada 4 Juli 2023 semua petinggi ULMWP BICARA sepakat memprioritaskan ULMWP keanggotaan dalam MSG. Ternyata PIKIRAN beberapa elit ULMWP berobah mengantar mereka membawa pendukung mereka sebanyak 40-an orang Papua tiba di Port Vila Vanuatu BERTINDAK lain atau dengan kata lain: pikiran lain, bicara lain dan tindakanpun lain.
Bila bermoral baik maka seharusnya pembicaraan setuju pada 4 Juli 2023 di iringi pikiran yang sama disertai tindakan yang sama sehingga tidak perlu mendatangkan 40-an ke Vanuatu, melainkan uang tersebut bisa digunakan untuk tindakan lobing pemimpin MSG sejak Juli - Agustus 2023 untuk prioritas keanggotaan penuh ULMWP di MSG.
III. KTT 2 ULMWP DI VANUATU AGUSTUS 2023 MENYALAHI PROSES KEPATUHAN
Sebelum penulis menjelaskan ketidakpatuhan ini, terlebih dahulu pembaca wajib tahu bahwa VISI ULMWP adalah mendirikan Negara Papua Barat Merdeka yang berdaulat pisah dari Negara Republik Indonesia.
Sesuai VISI tersebut di atas maka mau tidak mau, suka atau tidak suka STATUS ULMWP HARUS di naikan dari Non Government Organisation(NGO) menjadi Government (Building State) berdasarkan Konvensi Motevideo tahun 1933 yakni PEMENUHAN UNSUR MENDIRIKAN NEGARA PAPUA BARAT yakni:
1). harus punya WILAYAH;
2). harus punya RAKYAT;
3). harus punya PEMERINTAHAN;
4). harus punya HUBUNGAN dengan negara-negara merdeka anggota PBB;
5). harus memiliki negara merdeka anggota PBB sebagai NEGARA SPONSOR.
Tindakan KTT 2 ULMWP di Port Vila Vanuatu Agustus 2023 secara nyata mempertotonkan kepada semua pihak (lokal Papua, regional dan internasional) atas ketidakpatuhan perjuangan Papua Barat Merdeka.
Buktinya, MENIADAKAN Unsur Pemerintahan, satu dari 5 unsur syarat mendirikan negara Papua Barat.
Lebih aneh lagi, kepemimpinan ULMWP yang lahir lewat KTT 2 ULMWP di Vanuatu Agustus 2023 telah meniadakan Unsur Pemerintahan ULMWP tetapi masih menggunakan istilah trias politika (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).
INGAT! BILA PROSES ETIKA, MORALITAS DAN KEPATUHAN DISELEWENGKAN MAKA KEGAGAL DEMI KEGAGALAN SIAP MENJEMPUTMU DILUAR SANA (Oleh Jacob Rumbiak).
___
https://m.facebook.com/rumbiak.jarum/posts/1494526964735727
