Sebuah Gagasan dan Teori Harus Dipisahkan dari Oknum Pengagas...

Pembuka

Gagasan Demokrasi Kesukuan, atau kita sebut dalam Konteks Melanesia sebagai Wantok Democracy adalah sebuah konsep demokrasi yang diajukan murni dari hati dan pikiran, alam dan dunia orang Melanesia, tepatnya di West Papua.

Konsep ini perlu dikaitkan dengan gagasan demokrasi pada umumnya di seluruh dunia, tetapi secara khusus gagasan di Melanesia, yaitu pertama gagasan "The Melanesian Way" oleh filusuf kawakan satu-satunya Melanesia, yaitu Bernard Narokobi, dan kedua ialah "Sosialisme Melanesia" oleh Father Walter Lini di Vanuatu.

Kedua gagasan ini saya teruskan dengan memberi nama "The Melanesian Way for Governing System" ialah Wantok Democracy, atau Demokrasi Kesukuan. Kita dapat mengatakan gagasan ini sebagai Sosialisme Melanesia, akan tetapi saya harus terus-terang, saya tidak menganut dan tidak memahami, serta menolak berafiliasi atau diberi label sebagai sosialisme atau liberal, atau kapitalis, semuanya tidak ada urusan dengan kami orang Masyarakat Adat (MADAT), dan oleh karena itu kita harus hindari dan jauhi dari awal.

Asal-usul Gagasan

Saya sebagai penggagas dari sejumlah pemikiran Orang Asli Papua (OAP) hendak menyampaikan kepada publik bangsa Papua (OAP), bahwa secara prinsipil dan universal, sebuah gagasan teori datang dari alam yang berbeda, alam yang tidak sama dengan alam nyata ini. Ia berasal dari alam "imaginasi" dan "dunia abstraksi". Yang kedua, kedatangan atau kunjungan yang datang dari alam sebelah atau alam lain itu tidak terjadi sepanjang waktu, di semua tempat dan kepada orang yang sama secara terus-menerus. Akan tetapi ia datang mengikuti semacam "signal" atau "radar" yang kita miliki dan pancarkan dalam kehidupan yang mengundang dan menarik mereka datang.

Contohnya, saya bisa mendapatkan gagasan dan abstraksi gagasan Demokrasi Kesukuan pada satu waktu dan tempat tertentu secara jelas, akan tetapi pada saat bergeser waktu dan berubah tempat, maka bisa terjadi signal komunikasi tergeser atau terganggu, maka saluran informasi dan konsep tidak terjadi, atau terganggu, atau sama-sekali menjadi mati.

Oleh karena itu, bilamana sebuah konsep pernah terlahir di tengah-tengah bangsa manapun di dunia, biasanya dipelihara untuk dipupuk, dikembangkan dan terus-menerus diproses. Teori muncul bukan hanya untuk dianut, akan tetapi terutama sekali untuk mendapatkan tantangan dan bantahan, yaitu berupa ujian-ujian sepanjang perjalanannya. 

Teori yang telah melewati ujian itulah yang akan menjadi sebuah teori yang baku, dianut dan diikuti oleh para teoretisi dan praktisi dalam bidang-bidangnya. Tidak ada teori, apapun teori itu, yang didapati sempurna sepanjang masa. Teori bukan kebenaran mutlak seperti yang ada dalam Alkitab. Teori ialah upaya manusia memetakan kepingan-kepingan kebenaran, untuk mengupayakan kebajikan kepada kehidupan. Dalam hal ini untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang holistik dan berbasis lokal dengan orientasi global, berbasis suku, tak berpartai politik dan dianut dalam batas-batas wilayah suku.

Oleh karena, saya sebagai penggagas "Demokrasi Kesukuan", salah satu gagasan yang saya sampaikan ialah agar sistem pemerintahan yang dijalankan di dunia post postmodern ini dijalankan dalam konteks suku-suku, atau dalam masyarakat modern Indonesia, dijalankan di tingkat desa-desa. Di dalam setiap desa terdapat Demokrasi Kesukuan. Begitu demokrasi berproses ke ruang yang lebih luas, maka dapat diterapkan sistem demokrasi yang lain, sesuai dengan konteks sosial, budaya, politik dan kondisi geografis di mana demokrasi dipraktekkan.

Saya tidak pernah berpikir sama-sekali, bukan karena sengaja, akan tetapi karena memang alur pemikiran saya bukan bagian dari itu, bahwa gagasan Demokrasi Kesukuan ialah bagian dari Demokrasi Liberal atau Demokrasi Sosial. Akan tetapi pada tahapan pemolesan, terutama tahun 2003 ke atas, saya menemukan bahwa gagasan ini lebih mengarah kepada pemikiran Anthony Giddens tentang "The Third Way", yaitu Ideologi Jalan Ketiga.

Itu kalau saya memiliki dua tembok pemikiran antara sosialis dan liberal. Akan tetapi saya tidak memilikinya. Alam berpikir saya sangat berbeda.

Demokrasi Kesukuan = Dunia 1 + Dunia 4

Saya memetakan Demorkasi Kesukuan lebih mengarah kepada peta Jared Diamond tentang "The World Until Yesterday" dan buku "In Other Worlds Paperback – Illustrated, October 27, 2014"

Dua orang Bule ini, yang pertama seorang ilmuwan di Papua New Guinea, yang kedua seorang anggota badan misi yang datang ke suku Yali dan menerjemahkan Alkitab Bahasa Yali mengatakan bahwa dunia Tanah Papua dan dunia mereka tidak sama. Oleh karena itu, mereka jelas-jelas mengatakan dunia OAP ialah dunia tersendiri, berbeda dan terpisah dari dunia mereka, di mana mereka berasal.

John Wilson juga menjelaskan bagaimana anak-anaknya dikirim dari wilayah Suku Yali dan dikirim ke Sentani, yaitu dunia yang berbeda lagi dari dunia mereka di kampung, dan mereka mennjalani kehidupan sekolah di Sentani. Kalau cerita ini berlanjut, maka bilamana anak-anak John Wilson dikirim sekolah di Jakarta, maka mereka akan tinggal di dunia yang berbeda lagi. Yaitu dunia yang berbeda dari dunia Suku Yali, Dunia Sentani, dunia tempat mereka berasal.

Berdasarkan keterangan Jared Diamond dan apa yang dijelaskan Wilson meneguhkan dengan jelas dan tepat, bahwa pada saat ini ada empat lapisan:

1. Dunia 1: Dunia MADAT (Masyarakat Adat);

2. Dunia 2: Masyarakat Adat di Kota Mereka (MADAT Papua di Jayapura misalnya)

3. Dunia 3: Masyarakat Indonesia pada umumnya bersama semua orang di Asia Tenggara dan Afrika dan Melanesia.

4. Dunia 4: Masyarakat Post Postmodern, yaitu negara maju seperti Hong Kong, Singapore, Jepang, Inggris, dan lainnya

Sekarang orang Papua semuanya berada di putaran atau lapisan dunia 1 - dunia 2. Kebanyakan kami berada di Dunia 2.

Dunia 2 inilah tempat goncangan-goncangan terjadi sangat banyak dalam kehidupan pribadi maupun kolektif.

Saya cukupkan sampai di sini dulu tentang topik dunia ini.

Dengan konsep ini, maka gagasan Demokrasi Kesukuan dimunculkan untuk menjembatani Dunia 1 dan Dunia 4, sehingga bisa tercipta Dunia 5. Demokrasi Kesukuan memiliki peta pemikiran dan gagasan teori yang cukup mendalam, kemungkinan besar akan dimuat secara utuh dalam 10 buku, dengan rata-rata halaman buku masing-masing ialah lebih dari 200 halaman.

Ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang harus dipertimbangkan, terutama dalam rangka menghadapi berbagai persoalan lingkungan alam hari ini, karena pemanasan global dan perubahan iklim, yang telah nyata-nyata menyebabkan terjadi banyak pulau di kawasan Melanesia tenggelam dan frekuensi dan tingkat banjir serta gempa bumi yang lebih berat daripada sebelumnya.

Tantangan

Memang banyak kali pemuda Papua bicara seperti ini, "Merdeka dulu baru bicara teori...." dan mereka bicara beberapa kali di telinga saya sendiri. Sungguh menyakitkan. Akan tetapi saya mau katakan kepada Anda yang selalu mengucapkan ini, bahwa ungkpatan ini berasal dari iblis. 

"Dalam nama Yesus, saya tolak segala kata-kata dan ucapan yang mematikan gagasan Demokrasi Kesukuan, yang pada akhirnya akan menghadirkan Yesus datang sebagai Raja Damai, untuk memerintah selama-lamanya"

Ada juga yang mengatakan bahwa Demorkasi Kesukuan dirancang untuk memajukan perang suku di dalam suku-suku. Ada yang katakan Demokrasi Kesukuan tidak nasinoalis tetapi sukuis, dan terutama sekali sangat Suku Walak, dan dimaksudkan untuk mendirikan Negara Walak, Demokrasi Walak. 

Penutup

Sebuah teori dan gagasan harus dibebaskan dari orang atau oknum teoretisi atau konseptor, dan kita harus biarkan dia mengalami pengujian dan pengikisan oleh teori dan konsep yang baik melengkapi maupun membelokkan ataupun menghapuskan. Akan tetapi sebuah teori atau gagasan tidak dapat dimatikan dengan cara menyerang atau menyoroti atau mencampur-adukkannya dengan si penggagas atau teoretisinya sendiri. 

Penggabungan atau penyorotan antara sebuah konsep dan konseptornya merupakan tindakan politis, bukan sebuah langkah ilmiah. Oleh karena itu, sebagai tindakan politik bisa saja sang penggagas dibunuh, seperti yang terjadi pada banyak ilmuwan Eropa, atau juga dalam hal ini terkait konsep Demokrasi Kesukuan, akan tetapi kita harus ingat, bahwa sebuah konsep dan teori dititipkan oleh alam yang berbeda dari alam kita, bukan berasal dari alam nyata ini.

Oleh karena itu, apapun yang terjadi kepada si penggagas, atau apapun yang dikatakan kepada si penggagas tidak akan pernah mempengaruhi sebuah gagasan atau teori. Keduanya merupakan makhluk yang terpisah, yang akan bertumbuh-kembang, beranak-pinang, tanpa yang satu harus mempengaruhi yang lainnya.

Tantangan bagi kita orang Papua, dan secara khusus Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua ialah apakah kita mau berpura-pura mencari istilah dan terminologi yang dianggap enah oleh orang Bule dan tidak dimusuhi oleh orang Papua dan NKRI, ataukah kita berani berdiri di atas kaki sendiri dan membela gagasan OAP?

Ini sebuah keputusan politik.

Entah West Papua menerapkan gagasan ini ataupun tidak, bukanlah sebuah persoalan bagi penggagas. Gagasan ini terbuka bagi siapa saja di dunia, untuk mendalami, mempelajari, menerapkan ataupun menolaknya.

[Salam Waras.......]

 

Hukum Keseimbangan Menghasilkan Keselarasan dan Keselarasan ialah Arti Kehidupan yang sesungguhnya

Pengantar Wacana

Dalam buku saya (yang akan segera terbit) berjudul, "Benar!" lawan "Tipu!", saya sebutkan ada dua Hukum yang sering disalah-pahami atau mungkin juga sering dimanipulasi demi kepentingan masing-masing pihak, yaitu Keadilan untuk Perdamaian dan Keseimbangan untuk Keselarasan.

Secara hukum atau rumus baku, keadilan secara otomatis menghadirkan kedamaian. Akan tetapi pemerintah di seluruh dunia hari ini selalu mengatakan bahwa kedamaian dihasilkan oleh warga negara yang tunduk kepada pemerintah dan peraturan negara. Ketaatan kepada hukum negara menghasilkan kedamaian. Padahal ini secara hukum alam tidaklah benar.

Sama dengan itu, secara hukum alam, keselarasan atau harmony dihadirkan secara otomatis oleh kehadiran keseimbangan. Maka hukum keseimbangan menjadi sangat penting dan perlu dipromosikan serta perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Keseimbangan dan Perdamaian Abadi

Penganut Hukum Keseimbangan percaya bahwa “kedamaian” dan “ketertiban” akan hadir secara alamiah bilamana kita hadirkan keseimbangan bagi semua pihak, bagi semua sektor, bagi segala aspek, bagi segala lapisan kehidupan, bagi segenap suku-bangsa, bagi segenap komunitas makhluk dan bagi semua tempat.  “Justice for Peace” (keadilan untuk kedamaian) adalah tema mereka, dan bukan “Peace for Justice” (kedamaian untuk keadilan) atau “Order for Peace” (aturan untuk kedamaian). (dalam ibid.)

 Kalau pemerintah Indonesia yang mengatakan, bahwa mereka akan bilang tunduk kepada hukum maka damai, kalau melawan hukum maka tidak ada damai. Mereka akan mengatakan kita harus berdamai dulu, baru keadilan akan datang sebagai hasil dari kedamaian hidup. "Kedamaian" menurut mereka di sini ialah kehidupan yang tidak melanggar hukum negara, yang tunduk sepenuhnya kepada Undang-Undang dan Hukum Pemerintah. Kehidupan yang taat hukum mendatangkan kedamain.

Secara alamiah, yang mendatangkan kedamaian bukanlah oleh tunduk kepada hukum, akan tetapi rasa adil, keadilan-lah yang secara otomatis menghadirkan kedamaian. Di mana ada keadilan, pasti ada kedamaian.Sebaliknya, kalau tidak ada keadilan, di manapun pasti tidak ada kedamaian.

Untuk itu, perdamaian dunia harus dimajukan kepada prinsip mengedepankan keadilan bagi seluruh manusia semesta alam.

Lebih luas daripada itu, keadilan untuk segenap makhluk lain juga akan mendatangkan kedamaian yang abadi dan sejati.

Hukum Keseimbangan Alam dan Perlindungan Alam

Karena Hukum Keseimbangan Alam secara terus-menerus melakukan penyesuaian pada saat terjadi ketidak-seimbangan, maka ia tidak pernah berkompromi dengan apapun yang berat sebelah dan miring sebelah. Sesuai dengan Hukum Keseimbangan Alam yang tidak mengenal maaf dan ampun itu, maka kita tahu hari ini bahwa menebang pohon sembarangan menyebabkan lingkungan alam mudah terkena banjir, tanah longsor, dan kadar air berkurang berakibat kekeringan di mana-mana. Kita telah tahu bahwa mencemari udara lewat gas-gas yang merusak menyebabkan lapisan ozone menipis, yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim, dan menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya penyakit kulit dan penyakit modern lainnya. Mencemari air, merusak daerah aliran sungai, sehingga kemurnian sungai dan kesehatan segenap makhluk terganggu, banyak makhluk mati.   (dalam ibid.)

Alam memiliki hukum-hukum yang mengaturnya. Manusia belajar dari hukum alam dan kemudian menyusun hukum-hukum untuk mengatur peri kehidupan manusia itu sendiri. Tanpa hukum alam, manusia tidak punya tempat untuk sekolah dan belajar.

Dalam kutipan dari buku yang akan terbit ini memberitahukan dengan jelas bahwa prinsip dasar untuk kehidupan yang hijau, kehidupan yang berkesinambungan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesuai dengan kearifan orang Melanesia, ialah kehidupan yang tunduk dan taat kepada Hukum Keseimbangan Alam..

Pentutup

Tentu saja Hukum Keseimbangan Alam butuh kebijakan afrirmative dari manusia untuk menyesuaikan diri dengan hukum alam dimaksud. Manusia tidak cukup hanya melakukan mitigasi bencana, mengurangi pemanasan global, dan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan manusia modern hari ini. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari klen dan suku kita, dan dari masyarakat dan bangsa kita sendiri, untuk hidup tunduk kepada Hukum Alam, yaitu terutama hukum keseimbangan alam.

Hukum Keseimbangan Alam ialah hukum yang paling mendasar, hukum yang paling penting dalam menjalani kehidupan sejagat-raya. Tanpa keseimbangan, pasti saja semuanya sudah lama berantakan.

Itulah sebabnya, arti dari kehidupan ini sebenarnya ialah hidup dengan tunduk dan taat kepada huum keseimbangan, bukan hidup untuk mengaktualisasi diri sepuas-puasnya dalam rangka memuaskan ego invidualistik sebagaimana diajarkan dalam tingkat kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow.

 

Alm. Pdt Emeritus KI'marek Karoba Tawy dan Alm. Pdt. Pranus Silak

Injil ketika pertama kali masuk wilayah bokondini, West Papua. Bpk. Emeritus karoba merupakan orang yg pertama menerima injil dan di babtis pada babtisan pertama 9 orang termasuk beliau di kelela, kemudian beliau menjadi pejuang pewartaan injil pertama, sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada (6, Agustus 2021) beliau tetap eksis dalam pewartaan injil kristus.

Sejak anak laki2 pertama-nya Sem Karoba memutuskan untuk membantu dalam perjuangan Papua Merdeka sejak Mei 2000, Almarhum menjadi pendoa syafaat setiap agar NKRI angkat kaki keluar tanpa banyak pertumpahan Darah OAP.

Singkat cerita.......

berjalannya waktu injil tersebar sampai injil masuk ke suku yali dan misionaris masuk lewat ninia ke koropun dan masuk ke seng solo, kemudian misionaris standael dan filip master

Terbunuh oleh masyarakat di wilayah itu. Setelah kejadian itu Bpk. Pdt. Pranus silak menjadi saksi dari kejadian itu kemudian menerima injil untuk pertama kalinya dan beliau aktif melayani Tuhan sampai hari ini (7, Agustus 2021) telah dipanggil Tuhan.

Selamat jalan ke pangkuan Abraham kedua hamba Tuhan di Rumah bapa di surga. Terima kasih atas perjuangan injil kristus yang sudah di wartakan, sedang di wartakan dan akan di wartakan.

"Selamat jalan orang tua pertahanan, Terima kasih atas dedikasi memajuhkan peradaban manusia West Papua melalui ijil kristus"💐

Ket gambar :

1. Alm. Rev. Emeritus ki'marek karoba Tawy

2. Alm. Pdt. Pranus Silak.

Selamat Jalan Ayahku Tercinta Pdt Emeritus Ki'marek Karoba Tawy 01.01 06-08-2021

Pada pukul 01.01 pagi waktu West Papua di Guest House 8pous1.org Wamena, tanggal 06 Agustus 2021 telah berpulang ke rumah Bapa di sorga

PDT EMERITUS KI:MAREK KAROBA TAWY 

saya menyatakan dan menyanyikan

Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory Glory

Terpujilah nama YHWH untuk kekal selama+lamanya

Amin

jadilah kehendak-Mu di Bumi seperti di sorga!

7 Buku soal Papua yang Dilarang Indonesia tetapi Penting Dibaca & Didiskusikan

“Indonesia besar dan kaya karena mengeruk kekayan Bangsa West Papua.”

KALIMAT menohok itu keluar dari mulut Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, kepada saya saat merespons tindakan kelompok ultra-nasionalis Indonesia terhadap Vanuatu, awal bulan lalu. Beberapa media massa menyerang dengan mendefinisikan Vanuatu sebagai: wilayah yang masih mempraktikkan kanibalisme, negara dengan wilayah hanya se-ujung kuku, dan negara yang doyan mengusik Papua—informasi ini sebagai mereka ambil dari Wikipedia.org.

Segendang sepenarian dengan itu, seorang diplomat asal Indonesia bernama Silvany Austin Pasaribu juga berkomentar dangkal ke Vanuatu. Menurutnya, Vanuatu tak berhak mempromosikan hak masyarakat adat. Sebenarnya soal ini, sudah jauh hari dikritik oleh Sendius Wonda—yang pernah menjadi Bupati Nabire, yang mana intinya Indonesia hanya terlibat dalam deklarasi PBB terkait hak masyarakat adat, namun tak pernah ada eksekusi.

Bisa jadi, Silvany belum membaca buku Wonda karena dilarang peredarannya—salah satu buku yang akan saya ulas di sini.

Kembali ke pernyataan Wenda, ucapan itu mengingatkan kita terkait pernyataan Walter Hadye Lini yang disampaikan perwakilan Vanuatu, dalam Sidang Umum PBB ke-25 tahun 2000 lalu. Kurang lebih dia bilang begini: kami mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendukung perjuangan mereka [Papua], tetapi kami dapat mengingat mereka dalam doa kami setiap hari. Ketika kita berbicara tentang perjuangan mereka, kita harus selalu menggunakan nama yang sangat mereka sayangi yaitu, West Papua. Vanuatu tak ingin penindasan terhadap Timor Timur juga terjadi di West Papua.

Bahkan jauh sebelum itu, pada Sidang Umum PBB ke-14 tahun 1983 lalu, Walter lantang mengkritik brutalitas militer Indonesia yang membantai masyarakat sipil di Timor Timor. Sebagai teman sejati Indonesia, ia bilang, Vanuatu menentang invasi, pendudukan, dan aneksasi Timor Timur oleh Indonesia.

Selain itu, mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Tame Sope Maautamate, berhasil mempertemukan dua pimpinan faksi Organisasi Papua Merdeka (OPM), yaitu Seth Jafet Rumkorem dan Jacob Prai. Seth memimpin OPM Markas Victoria (Mavik), sedangkan Jacob pimpinan OPM Pembela Keadilan (Pemka). Upaya ini yang tak mampu dilakukan Pemerintah Indonesia. Jangankan bertemu, mendengar pendapat saja tidak.

Saya sengaja menjadikan isu ketegangan antara Indonesia dengan Vanuatu sebagai pengantar daftar bacaan ini. Sebab, menurut saya, inilah bentuk nyata sensor sporadis yang terjadi baru-baru ini. Itu risiko bagi mereka yang mengkritik pelanggaran HAM pemerintah Indonesia di Papua.

Saya ingin merekomendasikan sehimpun buku mengenai Papua yang pernah dilarang secara legal oleh negara Indonesia. Seluruh buku yang ada di dalam daftar bacaan ini telah mengantongi International Standard Book Number (ISBN) dan pelarangannya melalui rekomendasi tim clearing house. Tokoh kunci pelarangan buku-buku ini ialah Hendarman Supandji—mantan Jaksa Agung periode 2007-2010.

Tujuh buku ini bisa menjadi saluran alternatif jika kita ingin memahami Papua lebih jauh. Serangkaian buku ini akan membantu menjernihkan pikiran kita dari berbagai noda manipulatif yang dibangun dan dipertahankan puluhan tahun oleh negara Indonesia. Kita akan paham bagaimana Indonesia merambah dan memeras Papua untuk membangun Jakarta. Sisanya dibiarkan terhampar luas, dipersiapkan untuk kompleks pemakaman massal. Ini pencurian terorganisir.

Ketika membaca buku-buku di dalam daftar ini, kita akan dibingungkan dengan mengapa ada banyak pihak—semisal Wenda dan Vanuatu—yang menyebut Papua dengan “West Papua”? Mengapa demonstrasi para mahasiswa menyerukan “Papua Merdeka”? Bagaimana dengan Irian Jaya dan Papua Barat?

Begitu juga, mengapa hanya ada Otsus Papua? Bagaimana dengan Otsus Papua Barat? Pada 2008, Papua Barat baru mendapatkan dana alokasi khusus. Proses itu terjadi melalui UU No. 35 tahun 2008, yang menyebutkan Papua Barat sebagai ruang lingkup dari Otsus Papua. Itu artinya ada keterlambatan tujuh tahun bagi Papua Barat mendapatkan dana Otsus.

Semua hal tersebut belum termasuk ambisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian—yang pernah menjadi Kapolda Papua—untuk membelah lagi dan membikin Papua Selatan serta Papua Pegunungan Tengah. Padahal, jika kita mau sedikit teliti, pemekaran sebelumnya—yang memunculkan Papua Barat—dilakukan hanya dengan menarik garis lurus secara serampangan sehingga berpotensi membelah wilayah masyarakat adat. Kita bisa melihat itu dari peta.

Semua ini rumit. Perlu tulisan lain untuk menjelaskan semuanya secara utuh dan komprehensif. Namun singkatnya, jika dipahami konteks utuhnya, maksud West Papua dan Papua Barat adalah Papua dan Papua Barat itu sendiri. Pemerintah Indonesia terus mengotak-atik nama-nama itu untuk mendistorsi perjuangan kemerdekaan.

1. Jeritan Bangsa, Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan (Sendius Wonda, 2009)

Buku pertama yang saya rekomendasikan adalah karya Sendius Wonda yang saya sebut di atas tadi. Secara umum, buku ini menjelaskan bagaimana Bangsa Papua menderita akibat kebijakan otonomi khusus. Mereka hidup ibarat kuda: ditunggangi, badan diikat, mata ditutup, dan disetir dari Jakarta. Sedangkan Pemerintah Indonesia, mendapat bagian menumpangi dokar atau pedati.

Inti dari pemekaran di Papua: perampasan tanah, penghancuran hutan, dan perusakan gunung-gunung rakyat dalam waktu yang singkat. Tentu diiringi dengan penyensoran atas ragam pelanggaran HAM yang terjadi.

Sendius menyantumkan data BPS pada 14 Maret 2009, yang mencatat Papua sebagai tempat penduduk termiskin di Indonesia bermukim. Bagaimana saat ini? Papua dan Papua Barat tetap menjadi wilayah termiskin. Berdasarkan data BPS Maret lalu, tingkat kemiskinan di Papua 26,64 persen dan Papua Barat 21,37 persen. Itu artinya tak ada perubahan signifikan di Papua 11 tahun sejak buku ini diterbitkan.

Jika ditinjau dari program terbaru distribusi penerima Kartu Prakerja, Papua dan Papua Barat berada di tingkat terendah. Hanya 0,08 persen Papua Barat dan 0,46 persen Papua per Agustus lalu.

Selain karena berbeda rumpun, Orang Asli Papua (OAP)—yang rasnya adalah Melanesia—berada dalam cengkraman trauma. Mereka sangat sulit melupakan kekejaman militer Indonesia sejak era percobaan aneksasi Soekarno. Wujud hadirnya Pemerintah Indonesia di Papua adalah dominasi militer. Papua pernah mendapatkan tiga pukulan sekaligus: dwifungsi ABRI, Daerah Operasi Militer (DOM), dan objek vital nasional.

Kendati status DOM dicabut pada 1998, namun kultur kekerasan yang dilakukan militer tak berubah. Masih banyak aparat yang memukuli orang sipil tanpa alasan jelas, dan buruknya lagi, tak tersentuh jerat hukum.

Bahkan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) diketahui menjadi sumber ekonomi bagi militer Indonesia. Keberadaannya diada-adakan dan dibesar-besarkan. Pembacaan realitas sosial serupa juga pernah Sendius tuturkan juga di buku pertamanya yang juga dilarang beredar. Cap “separatis” menjadi proyek bagi militer untuk mendapatkan uang, naik pangkat, penambahan pasukan maupun logistik, dan menggalakkan operasi militer.

Ruang gerak Bangsa Papua, dalam era yang katanya penuh kebebasan dan demokratis ini, dipersempit dengan stempel “separatis”. Mereka hidup dalam pengawasan ketat dari intelijen negara. Salah satu contoh konkretnya adalah buku ini, yang dianggap menyebarkan virus separatisme dan dilarang beredar.

Oleh karena itu, menanam infrastruktur bukan tolok ukur atau kesuksesan pembangunan di Papua. Sebab, kalangan akar ruput di Papua tetap menjadi penonton. Mereka yang menikmati dana otsus hanya sekelompok elite. Uang otsus yang membanjiri Papua hanya menumbuhkan raja-raja kecil di daerah.

2. Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Petarungan Politik NKRI di Papua Barat (Sendius Wonda, 2007)

Rekomendasi dari saya nomor dua lagi-lagi karyanya Sendius. Dalam buku ini, ia meramu petuah adat dan ajaran agama untuk menguatkan sendi-sendi penopang perjuangan kemerdekaan Papua. Dia menguliti sebuah agenda besar: pemusnahan Orang Asli Papua (OAP) melalui operasi militer, transmigrasi, dan keluarga bencana.

Pertama, operasi militer. Kehadiran Pemerintah Indonesia sebenarnya adalah malapetaka. Secara sosiologis, lingkungan OAP berubah menjadi ladang minuman keras dan hanya menunggu kematian tidak terhormat. Tempat hiburan dan panti pijat tumbuh subur—disertai bekingan aparat Indonesia. Salah satu masalahnya yang berkembang saat ini: menjadi biang penyebaran HIV/AIDS yang tak terbendung.

Kedua, agenda transmigrasi. Sistem kapitalisme berwatak menindas dan eksploitatif masif beroperasi di Papua. Perlindungan hak ulayat bidang pertanahan ringkih. Orang-orang Papua melepaskan tanahnya dengan terpaksa karena memang ditekan oleh kekuatan militer.

Ketiga, adanya program keluarga bencana. Sendius memplesetkannya menjadi “Keluarga Bencana”. Program itu mematikan pertumbuhan populasi masyarakat asli Papua, terutama dari rumpun minoritas.

Sendius mengingatkan ulang: tanah Papua memang dijajah, namun jiwa OAP tetap bebas—terkenal dengan frasa “one people, one soul”. Sesuai UUD 1945, penjajahan dan pendudukan NKRI di Papua Barat harus dihapuskan. Sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, menurut Sendius, di Papua sila ke-2 hanya berisi: ketidakmanusiaan yang tidak adil dan biadab.

Pemerintah Indonesia menganggap buku ini mengganggu ketertiban umum. Atas rekomendasi dari tim clearing house, Jaksa Agung Hendarman Supandji melarang peredarannya, sejak 27 November 2007.

3. Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (Socratez Sofyan Yoman, 2007).

Pelarangan buku ini, tercatat sebagai satu-satunya instruksi Jaksa Agung Hendarman Supandji sepanjang tahun 2008. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Hendarman memerintahkan operasi yustisia untuk menyita buku ini. Setelah dua hari razia ke penerbit dan toko buku, pemerintah menyita 164 buku itu.

Pada 13 Oktober 2010, MK menyatakan undang-undang tersebut tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Kejaksaan Agung, tetap ngotot masih bisa diberlakukan.

Socratez mengawali buku ini dengan secuil informasi: buku karya Socratez yang akan terbit selanjutnya berjudul Otonomi, Pemekaran, dan Merdeka (OPM). Dia tidak bergurau. Socrates melawan stigma yang disematkan kepada orang Papua seperti “separatis”, “makar”, “OPM”, “primitif”, “kanibal”, “terbelakang”, “bodoh”, dan sebagainya. Dia menyerukan gereja di Papua agar tidak berdiam diri menerima stigma khas penjajah itu.

Ia menceritakan bagaimana gereja mendekati umat sampai ke pelosok: makan, bernyanyi, dan melalui segala suka maupun duka bersama. Namun, Pemerintah Indonesia menusuk dari belakang. Negara menculik, membunuh, dan melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM lainnya dengan alasan umat gereja bagian dari gerakan separatisme. Socratez ingin gereja terus melindungi umatnya, lantang membicarakan nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan kebebasan. Sebab—mau bagaimana pun—gereja tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada Tuhan.

Lewat buku ini, Socratez mendesak berbagai hal yang dijamin harus tumbuh dalam Otsus Papua, khususnya Pasal 46 ayat (2) huruf a, mengenai pelurusan sejarah. Salah satunya dimulai dari bagaimana Papua tak termasuk wilayah yang diproklamasikan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga ingin memasukkan narasi OAP yang terpilih sebagai perancang kemerdekaan, yang sejak 5 April 1961 oleh Nieuw Guinea Raad (NGR) atau Dewan Rakyat Papua, yang oleh Theys Hiyo Eluay dihidupkan kembali dengan nama Presidium Dewan Papua pada 1998.

Narasi lainnya adalah mengenai Kongres Nasional I Papua di Belanda pada 19 Oktober 1961 yang menetapkan “Hai Tanahku Papua” sebagai lagu kebangsaan, Bintang Kejora sebagai bendera nasional, dan West Papua ditetapkan sebagai nama negara. Kemudian, diputuskan 1 Desember 1961 sebagai hari pengibaran bendera bintang kejora.

Namun dalam waktu singkat, West Papua direbut Indonesia dengan senjata dan kekuatan militer besar-besaran. New York Agreement dan Pepera digerakkan dengan manipulatif, intimidatif, diiringi teror, penyiksaan hingga pembunuhan. Kemudian dilakukan pemekaran sebagai langkah sepihak untuk memecah belah Bangsa Papua. Ini menjadi bagian dari pemusnahan, penindasan, eksploitasi rasial, dan sumber daya alam Papua.

4. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Masyarakat Adat (Sam Karoba, 2007).

Buku keempat ini adalah terjemahan dari naskah asli yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Sam Karoba, salah satu pendiri Dewan Musyawarah Masyarakat Ada Koteka (DeMMaK). Buku yang saya maksud dalam pengantar di atas ini mengkritik Indonesia yang ikut mendandatangani deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat dan pada saat bersamaan menjarah hak masyarakat adat di Papua.

Karoba menjabarkan resolusi PBB—standar untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat itu—sesuai dengan konteks kondisi di Papua. Misalnya dalam Pasal 30: ada pengecualian bagi pelatihan dan operasi militer hanya jika terdapat ancaman yang melanda negara. Namun, di Papua, TNI dan Polri kerap menyalahgunakan pengecualian ini untuk melanggengkan rangkaian terorisme negara dan genosida.

Masyarakat adat di Papua hadir sebagai sahabat alam raya, bukan sebaliknya. Namun, mereka perlahan digiring untuk punah, dikikis agama modern, teknologi, daerah operasi militer, program transmigrasi, urbanisasi, KB, lokalisasi, dan sebagainya.

Hal lainnya terkait Pasal 3, yang disebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, salah satunya bebas menentukan nasib sendiri. Self-determation itu artinya bernegara atau berpemerintahan sendiri. Namun, masyarakat adat di Papua justru menjadi minoritas usai dekolonialisasi.

Itu hanya sebagian kecil yang dibahas di buku ini. Bukannya didengar atau didiskusikan, buku ini justru dilarang. Bahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat itu, Hafid Abbas, sesumbar meminta PBB untuk menegur penerbit buku ini.

Parahnya lagi, hingga kini—entah sudah berapa dekade—RUU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung disahkan di Indonesia.

5. Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (Socratez Sofyan Yoman, 2008).

Ironis. Seharusnya buku ini bisa menjadi saluran komunikasi yang bermartabat dan manusiawi. Namun, Jaksa Agung Hendraman Supandji menginstuksikan seluruh kejaksaan agung dan kejaksaan tinggi di Indonesia untuk menyita buku ini dengan operasi yustisia, serta meminta pertanggung jawaban Socratez dan Penerbit Reza Enterprise pada 22 Desember 2009 lalu.

Lewat Suara Gereja, Socratez menarasikan jeritan hati umat Tuhan di Papua yang terpendam dalam bisu dan ketakutan. Buku ini menjadi semacam sarana dialog, sebab selama ini Jakarta memaksakan pembangunan tapi menutup rapat-rapat telinga dari suara orang Papua. Malah seringnya menjawab ajakan dialog dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Papua.

Ambisi menjajah tanah Papua membuat indonesia membentuk skenario penuh rekayasa, teror, dan intimidasi.

Indonesia merencanakan pemusnahan etnis Melanesia dengan operasi militer dan transmigrasi. Ketidakberpihakan hukum selama ini membuat orang Papua dipandang seperti binatang buruan. Mereka dibunuh dalam operasi militer di daerah-daerah pelosok terpencil yang sebelumnya damai dan tentram.

Mereka yang berseberangan dengan negara akan dilabeli sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPL), Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), separatis, hingga makar—berbagai stigma yang bahkan tak pernah diwariskan oleh nenek moyang orang Papua sendiri.

6. Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua (Benny Giay, 2005).

Buku ini awalnya diluncurkan pada 25 Oktober 2003 di Gedung Pertemuan Sekolah Tinggi Teologia (STT) GKI I.S. Kijne—nama pembuat lagu kebangsaan Papua, “Hai Tanahku Papua”—di Abepura, Jayapura. Setelahnya, buku ini langsung dilarang dan ditarik dari peredaran. Pelarangan dilakukan Muspida Papua, Kejaksaan Papua, dan Panglima Kodam.

Sweeping besar-besaran di jalanan terhadap buku ini terjadi selama dua hari berturut-turut. Tas pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor diperiksa. Papan nama STT Walter Post Jayapura digergaji dan dirobohkan. Rumah Benny Giay berulang kali didatangi anggota Polri dan TNI tak berseragam.

Namun, pada April 2004, Benny Giay justru menyempurnakan isi Pembunuhan Theys. Kemudian Mei 2006, Galang Press menerbitkannya cetakan kedua.

Giay menertawakan dangkalnya kekuasaan otoriter. Penguasa Indonesia, walaupun berpendidikan dan berpangkat tinggi, tetap memilih menggunakan otot, senjata, penculikan, hingga pembunuhan—cara-cara tak bermartabat dalam menyelesaikan perbedaan ideologi dan pilihan politik.

Giay mengisahkan sosok Theys Hiyo Eluay, karyawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kader Partai Golkar yang pernah menjadi anggota DPRD, dan bahkan pernah tergabung dalam Merah Putih—ormas yang dibentuk dan dikendalikan TNI dan Polri. Dia menjadi cepu keberadaan gerilyawan pro-kemerdekaan Papua. Inilah yang membuatnya dekat dengan Komandan Satgas Tribuana VIII/Kopassus, Hartomo.

Tahapan kehidupan berikutnya menempa diri Theys. Pada puncaknya, ia menjadi “jembatan emas” rakyat Papua untuk menyeberang ke Papua yang merdeka, melalui jalur damai. Inilah yang membuat Gus Dur mengusulkan agar Theys mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional.

Theys mendirikan dan menjadi pimpinan Presidium Dewan Papua (PDP), organisasi masyarakat kesukuan di Papua mengadopsi prinsip Nieuw Guinea Raad (NGR). PDP menggelar Kongres Papua II di Jayapura pada tahun 2000. Gus Dur mendukung adanya forum besar yang memutuskan nasib Papua ini. Dengan menyetujui usulan Kongres Papua II itu, Gus Dur memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Satu hal yang tak disetujui Gus Dur: Papua merdeka dari Indonesia. Namun, Theys dan PDP tak pernah berhenti memperjuangan kemerdekaan Papua melalui jalur damai.

Hartomo menculik, menyiksa, dan membunuh Theys melalui enam prajuritnya. Ketika berkunjung ke Papua, saya bingung mengapa makam mendiang Theys ada dua. Ternyata salah satunya merupakan tempat jenazah Theys ditemukan, tepatnya di Kilometer 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Sedangkan satunya lagi di jalan keluar-masuk Bandara Sentani merupakan makam Theys.

Atas tindakan itu, Hartomo divonis hukuman 3,6 tahun kurungan penjara oleh Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) III Surabaya, pada 2003. Namun ternyata ia tak dipecat dari TNI. Pada 16 September 2016, Hartomo malah diangkat menjadi Kepala BAIS. Pada 30 Oktober 2019, Hartomo diangkat lagi sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan, dari jabatan sebelumnya sebagai staf khusus KSAD. Hartomo kebal hukum. Bahkan hingga kini, sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka, belum ditemukan keberadaannya.

Buku ini merekam berbagai protes dan demonstrasi mengecam kekerasan Indonesia—salah satunya pembunuhan Theys—terhadap bangsa Papua. Kecaman datang dari mahasiswa, tokoh politik dan adat, pejabat pemerintahan, hingga organisasi internasional. Bahkan, para pimpinan gereja melakukan penolakan terhadap Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang dibentuk Megawati Soekarnoputri. Sebab, KPN melibatkan TNI, instansi yang mengerahkan anggotanya untuk membunuh Theys. Dampaknya, para pendeta itu diteror orang tak dikenal dan anggota TNI.

Sindiran Theys paling dahsyat yang dikutip buku ini: “Saya takut orang Indonesia menjajah kami orang Papua di surga”. Theys berjanji, jika dia nanti melihat satu saja orang Indonesia, dia akan lari meninggalkan surga.

7. Buku Atlas Lengkap Indonesia & Dunia (2003).

Sejujurnya, ini satu-satunya buku yang tak saya punya. Saya tak tahu isinya, kecuali dari alasan pelarangan: memuat bendera Bintang Kejora dengan label West Irian. Dalam peta buku ini, Papua dibelah menjadi tiga provinsi: Papua Barat, Timur, dan Tengah.

Buku ini diterbitkan Penerbit GBS, Mitra Pelajar Surabaya, dan Amelia Surabaya, pada 2003. Kejaksaan Agung, berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Clearing House pada 21 Februari 2006, memerintahkan seluruh kantor kejaksaan di Indonesia melarang dan menarik buku ini dari peredaran.***

Dieqy Hasbi Widhana, jurnalis Tirto.id

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Balai Poestaka berusaha membendung arus penerbitan buku dan artikel karya para aktivis anti-kapitalis dan anti-kolonialis. Barisan literatur yang berperan besar menyuburkan gerakan politik kelas di Indonesia ini dicap Belanda sebagai “batjaan liar”. Kami mengklaim kembali istilah tersebut untuk sebuah rubrik berisi rekomendasi bacaan yang disusun secara tematik untuk merespons berbagai macam isu. Haris Prabowo adalah editor tamu Batjaan Liar. Sehari-hari ia bekerja sebagai jurnalis Tirto.id.

Berpihak Kepada Kebenaran atau Menentang NKRI? (1)

Pengantar

Ada dua konsep pemikiran atau perspektif yang perlu dibedakan bagi orang Papua dan orang Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan West Papua - Indonesia, hubungan NRWP (Negara Republik West Papua) - NKRI (Negara Kolonial Republik Indonesia), yaitu perbedaan antara berpihak kepada kebenaran dan menentang NKRI.

Saya, Sem Karoba, sebenarnya saya tidak menentang NKRI dan saya juga tidak pernah membenci siapapun, memusuhi siapapun, apalagi merencanakan kejahatan terhadap siapapun. Saya tidak punya kapasitas dan tidak punya sanggup untuk membenci dan memusuhi siapa-siapa. Alasan pertama dan utama karena saya orang Kristen, secara khusus karena saya hamba Tuhan, saya meneladani Kristus, yang telah mengasihi saya dan rela berkorban sampai mati disalib demi penebusan dosa dan salahku.

NKRI dan Indonesia Tidak Layak Beridiri sebagai Negara Modern yang Beradab

Saya tidak pernah memusuhi orang Indonesia karena saya tahu bahwa apa yang dilakukan orang Indonesia atas nama Negara mereka bernama NKRI (Negara Kesatuan Republik Iblis) didukung sepenuhnya oleh iblis sejak pendiriannya, dan harus dipelihara dan dipertahankan oleh iblis dan karena itu pasti akan berakhir. Saya yakin bahwa NKRI pasti berakhir, karena fondasi pendiriannya ialah iblis, karena NKRI dipertahankan dengan cara-cara dan berdasarkan metode iblis, dengan ciri utama dan pertama penuh dusta, penuh tipudaya.

Walaupun ada doa-doa dinaikkan oleh orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Budha, kita semua harus akui bahwa kebenaran universal tidak dibatasi oleh agama apapun, karena ia bersifat mutlak bagi kita semua. Dan kebenaran mutlak itu mengatakan bahwa siapapun kita tahu bahwa fondasi pendirian dan cara mempertahankan NKRI penuh dengan pertumbahan darah, penuh dengan tipu-daya dan penuh dengan curiga-mencurigai.

Ciri kedua kerajaan iblis ialah masyarakat yang penuh dengan curiga-mencurigai, sampai-sampai malaikat yang berkarya di Indonesia-pun patut dicurigai. Ini pertanda telah terjadi krisis kepercayaan sampai ke tingkatan yang paling parah dalam sejarah manusia.

Ciri ketiga dari kerajaan NKRI sebagai kerajaan iblis ialah tidak ada kasih dalam hati, pikiran, kata-kata dan perilaku orang Indonesia. Memang katanya dalam pelajaran Pancasila dan agama ialah bahwa orang Indonesia itu ramah dan sopan, lemah-lembut dan bermoral. 

Tahu-tahu apa yang terjadi?

1. Banyak kasus korupsi diungkap di Indonesia, bahkan di departemen agama, di mesjid dan gereja terjadi korupsi.
2. Banyak kata-kata tidak sopan, merendahkan martabat manusia seperi "bodoh", "tolol", "goblok", ditambah lagi nama-nama Ragunan Zoo juga keluar dari mulit manusia yang katanya beradab itu. 
3. Berulang-kali orang Papua disebut "Wong ireng", dan "Kera", "Babi", "Anjing" dan "binatang". Carilah di google.com dan akan anda temukan dengan mudah ucapan rasis orang Indonesia kepada orang Papua.

NKRI identik dengan kerajaan iblis. NKRI dengan mudah dapat dicap sebagai negara iblis. Selain tiga alasan di atas, Anda dapat dengan mudah mendaftarkan alasan-alasan lainnya. Misalnya

1. Pemimpin Indonesia gemar berziarah ke kuburan sebelum dan setelah Pilkada, pertanda penyembahan berhala marak;
2. Agama-agama yang ada di Indonesia banyak beternak jin, banyak menggunakan jin, banyak menyembah tuyul, banyak menikah dengan Nyi Roro Kidul, dan sebagainya.
3. Kasus-kasus di Indonesia banyak ditangani dengan perdukunan: misalnya untuk menangkap teroris, untuk menangkap pencuri, untuk meramal.

Enam daftar perilaku orang Indonesia ini jelas-jelas menjukkan orang Indonesia hidup dalam perdukunan masal dan terbuka, penyembahan berhala secara umum dan terbuka, tanpa pernah ditegur oleh gereja manapun. Banyak pendeta-pendeta Kristen, yang ternama-pun ada di Indonesia, tetapi mereka memilih diam, dan malahan mendokana NKRI agar tetap utuh, agar kerajaan iblis ini tetap menjadi kutuk bagi bangsa Indonesia.

Komentar Penutup

Karena saya sadari bahwa NKRI tidak layak berdiri sebagai negara modern yang beradab, maka saya harus bertindak membela kebenaran.

1. Adalah kebenaran mutlak bahwa Tanah Papua adalah tanah milik bangsa Papua, bukan diciptakan untuk orang Indoensia;
2. Adalah kebenaran mutlak bahwa orang Papua adalah ciptaan Allah seupa dan segambar dengan Dia sendiri, dan karena itu BUKAN Monyet dan Bukan Binatang seperti panggilan orang Indonesia (NKRI Kristen, NKRI Islam, NKRI Hindu, NKRI Budha, NKRI Jawa, NKRI Manado, NKRI Batak, NKRI Bali, NKRI Makassar);
3. Adalah kebenaran mutlak bahwa pembunuhan atas orang Papua dengan alasan separatisme, melawan hukum NKRI adalah menentang Hukum Allah yang melarang kita "Jangan membunuh!";
4. Adalah kebenaran mutlak bahwa saya sebagai orang Kristen, saya sebagai manusia sehat rohani dan jasmani, akal dan otak, saya harus berpihak kepada kebenaran, tidak kepada perasaan, tidak kepada emosi, tidak kepada nasionalisme duniawi yang membunuh dan membinasakan orang lain, tidak kepada dusta;

Jadi, kalau apa yang saya katakan dianggap sebagai sebuah perkataan yang melawan NKRI, maka Anda salah! Karena saya tidak melawan siapapun, dan saya tidak beruntung dengan melawan siapapun atau apapun. 

Tugas saya sebagai orang beragama Kristen, orang lahir baru, dan kewajiban saya sebagai manusia beradab ialah membela kebanenaran, tanpa perduli apapun resikonya, siapapun yang berpihak kepada kebenaran itu tidak penting, yang terpenting ialah saya telah tahu dan karena itu saya membela kebenaran itu.

Kebenaran yang saya maksud di sini bukanlah kebenaran saya atau kebenaran Anda, bukan juga kebenaran kami dan kebenaran mereka. Juga bukan kebenaran mereka dan kebenaran siapa-siapa. 

Yang saya bela ialah kebenaran mutlak. Kebenaran universal. Kebenaran yang tidak berpihak dan tidak melekat kepada siapapun. Kebenaran yang bersumber dari dan berumpu kepada Allah Bapa, di dalam Putra-Nya Yesus Kristus, yang dinyatakan melalui Roh Kudus.

“Wantok System” Defines whether or not I am Really a Melanesian Person

Many Melanesian leaders and thinkers have been brainwashed to think that “Wantok System” is nepotism, and therefore Wantok System should be wiped out from Melanesian peoples in all aspects of life.

I argue that it is “Wantok System that defines Melanesian peoples as Melanesians”. I normally say,

If you hate Wantok System, then you should definitely call yourself non-Melanesian, a foreigner in Melanesian body and Melanesian soil. That means that you hate your father, you refuse your mother, your deny your grand-father, you undermine your grand-mother. That is a curse to yourself. No humans ever done that. All humans do recognize their ancestral norms, values and systems and they fight for it to be recognized, protected and promoted.

Our Melanesian ancestors, from Raja Ampat Islands to Wallis-Futuna Islands have left us this invaluable asset for us to nurture, protect and promote, for our own sake and for the sake of our future generations.

When speaking to classes in western countries, Karoba always argue that Wantok System is a complex system of life and living, which Melanesian define themselves as a human race and human entity on this planet Earth.

Wantok System has many positive values. We can mention three of them here:

1. Wantok System is the only social-building for Melanesians that identify and define us as social-being. Imagine Melanesians outside or without this system? We will be individualistic individuals who live lonely in a crowded society such as those in western culture.
   
   We need our family relations, our kinships, our tribal connections in place in order to keep us live as social beings. Wantok System is the only tool that keep us from going too wild in our individualistic individualism that modernization brings to humanity all over the world.
   
2. Wanok System is the only tool that we Melanesians use to keep our moral standards. Religious values add to this original values inherent to our Melanesia-hood.
   
3. Wantok System is the only tool economic activities appropriate for scattered and isolated  as well as socially tribal Melanesians . We Melanesians invest in human beings, we practice social-business very well. We are social capitalist. And we need to develop our Wantok System of Economy in order to teach the world that economy is about food, and it is about food for human beings, and first of all food for ourselves, our families, our close relatives and then our extended families and finally for everyone in this world. It does not support food for greed, nor for individualist ambitions.
   
   We should teach the world a comprehensive Melanesian philosophical statement made by our former prominent Melanesian philosopher, Bernard Narakobi’s secret of life: “live well, love well, have something good for every person and die a happy death“

Only Wantok System will help us live well. Only Wantok System that help us love well. Only Wantok System that can have something good for every person. Only within Wantok System we do experience a happy death.

Apa Artinya Papua Merdeka buat saya? (2)

Kita sambung menjawab "Apa Artinya Papua Merdeka buat saya?"

Uraian di sini menjelaskan jawaban-jawaban dari berbagai pihak Orang Asli Papua (OAP), lalu dikaitkan dengan jawaban dari saya. Intisari persoalan yang hendak dipaparkan ialah kekosongan abstraksi "Papua Merdeka" sebagai konsep berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan "Papua Merdeka"

Kita telah melihat dua jawaban dari pejuang di Rimba New Guinea dan orang Papua Warga Negara Belanda di Negeri Belanda, yang saya sendiri temukan dalam perjumpaan dengan mereka.

Saya akan masuk ke dalam tanah Papua. Di dalam negeri sendiri saya mau sebut tiga versi pejuang Papua Merdeka. Yang pertama ialah versi nostalgik, yaitu mereka yang selalu membandingkan kehidupan di zaman Belanda, kebaikan-kebaikan Belanda dan dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan dan kebiadaban NKRI (Negara Kolonial Republik Indonesia). Wacana yang mereka kembangkan ialah bahwa Papua Merdeka adalah untuk mengembalikan memori di zaman Belanda itu menjadi kenyataan dan pengalaman hidup hari ini dan hari esok.

Kelompok kedua versi pragmatis, mereka tidak perduli dengan apa yang ada di zaman lalu dan apa yang akan datang kemudian. Mereka hanya mau NKRI harus keluar dari Tanah Papua, karena dengan orang Indonesia keluar dari negeri ini, maka kedamaian akan hadir, entah dalam bentuk apapun tidak-lah menjadi masalah. Yang penting tangan pembunuh NKRI harus keluar dari Tanah Papua. Itu yang disebutnya Papua Merdeka.

Kelompok ketiga ialah mereka yang membela ideologi dan menentang ideologi. Mereka berteriak menentang kolonialisme dan kapitalisme. Mereka sering mengatakan "kami tidak membenci orang Indonesia", tetapi "kami membenci kolonialisme dan kapitalisme". Ada wacana sebagai lawan dari kolonialisme dan kalpialisme, kita berpihak kepada sosialisme, karena sosialisme dianggap sebagai jalan keluar dari kolonialism dan kapitalisme. Mereka menyampaikan wacana tentang betapa manisnya dan indahnya hidup sebagai negara sosialis, masyarakat sosialis.

Orang Asli Papua (OAP) yang meperjaungkan Papua Merdeka ditantang untuk menjelaskan, pertama-tama kepada dirinya sendiri, "apa yang dia maksud dengan Papua Merdeka?" Kita sudah lihat dua versi jawaban dalam catatan sebelumnya, Kini kita lihat tiga jawaban lagi.

[bersambung]

Apa Artinya Papua Merdeka buat saya? (1)

Papua Merdeka Masih Butuh Abstraksi yang Berisi Fiksi tentang Republik West Papua yang Merdeka dan Berdaulat

Apa maksud saya, kalau saya bilang "Papua....." disambut dengan "Merdeka!!!!!", atau dalam bahasa Inggris di Papua New Guinea saat ini selalu diucapkan "Free West Papua". 

Kaum intelektual West Papua dan Melanesia secara umum perlu menjelaskan apa yang kita maksudkan dengan "Papua Merdeka", dan mengapa "Papua Merdeka", bukan hanya sekedar dengan menunjukkan sejarah yang salah, pelanggaran HAM yang berat dan perusakan alam yang dilakukan Negarea Kolonial Republik Indonesia (NKRI) selama ini.

Bagi kebanyakan orang awam, "Papua Merdeka!" artinya tentara Indonesia, polisi Indonesia, aparat pemerintah Indonesia mulai dari Presiden sampai Kepala Desa, semuanya angkat kaki dari Tanah Papua. Itu artinya "Papua Merdeka!"

Bagi kaum intelektual, tentu saya "Papua Merdeka!" artinya menggantikan semua sistem yang ada sekarang, yang dimiliki dan dijalankan oleh NKRI dan digantikan dengan rancangan sistem yang baru, yaitu yang berasal dari bangsa Papua.

Kalau kita mendengarkan cerita-cerita di antara gerilyawan yang ada di rimba New Guinea, maka ceritanya sedikit berbeda. Mereka setuju Indonesia keluar. Mereka setuju sistem baru diberlakukan. Tetapi mereka juga mau agar semua keinginan-keinginan liar dan tak terkendali yang ada di dalam diri mereka diekspresikan tanpa batas, sampai sepuas-puasnya. Misalnya, mereka punya rencana untuk menikahi perempuan-perempuan. Mereka punya wacana untuk mengkhususkan tempat-tempat peristirahatan bagi para gerilyawan, dan dilayani sepenuhnya oleh negara. Mereka punya wacana anak-anak para pahlawan diperhatikan penuh dan dibiayai oleh Negara Republik West Papua (NRWP).

Waktu saya bertemu dengan para pejuang yang ada di Belanda, wacana mereka juga berbeda. Mereka bilang, "Anak, kakak, sobat, saya sudah punya hubungan dengan dengan pabrik pesawat Fokker, dan kita akan buat perusahaan pesawat di negara West Papua dan kami menjadi pemilik sahamnya." Ada juga yang bilang, "Sobat, saya punya hubungan sangat dengan dengan Shell, jadi kita sudah siapkan perusahaan untuk operasi di negara kita". Jadi ada angan-angan tinggi, di mana kita akan mengendalikan dan mengelola sumberdaya alam yang ada di Tanah Papua.

[bersambung...]

There is No "Me" in Melanesian Culture, There is Always "Us": This is Melanesian Socialism

So many times, in so many occasions, so many people asked me this very question, "What do YOU think about....?" I put the word "YOU" in capital in order to emphasize the tone the person asking the question use. The tone goes up then pronouncing "YOU", which means they want "me" to know that they are particularly focusing on the Individual "me", not the "plural" me, that is us.

Well, I never tempted by them. I in fact I never changed my choice of word from "We" to "I". They tried many times, and I normally keep answering with the word "We".

For example. Question: "What do YOU think about the Freeport Mining McMoran Copper & Gold Inc. operations in West Papua since April 1967?" 
Answer: "As I said before, Freeport came to our place as a party that is uninvited and unwanted. Our lives destroyed. Our livelihood turned upside down. We have been suffering since their arrival. No single party in West Papua will declare they are happy with the presence and operations of the giant mining company.

Question: "Do YOU personally as a person agree with the Freeport Mining Operations?"

Answer: We are all unhappy and we all refuse Freeport Operations. No one is happy about it. It brings nightmare to us, not blessing. No one is enjoying anything that Freeport brings.

Question: I repeat again, please I am asking your personal experience, not for the whole group, but you as an educated man, you understand some benefits of the Freeport Mining operations, for example, you have been full sponsored by Freeport Indonesia during your study at the university until your graduation. So you should give your personal opinion on this.

Answer: The word "I" is absent in this life and in this mindset. Therefore, there is no reply for the word "I". The person answering your questions now is not a singular individual, it is a plural one. This person represents the "whole", not the One
This person that you are asking to is not an individual. This is a plural individual talking to you, so there is no choice to reply with “I” and “me”, but the answer will always use “We” and “us”.

Question: You have talked about “democracy” or a system of governance that is appropriate for Melanesian tribes. You call it “Melanesian Socialism”. Democracy advocates the votes of majority individual “I” that determines who rules. What about Democracy in Melanesian Socialism?

Answer: This is a very good question. Do you know in Christianity, as it is in Democracy, you emphasize “individuals” to repent, confess, and be baptized. Every single person should repent and make confessions before being baptized. I am talking about evangelical and Pentecostal concept  of “born again” doctrine. Do you know this? This never happened in the whole New Guinea Highlands. This is recorded in a book called “Torches of Joy” by John Dekker, an American Missionary to West Papua many years ago.

Now, we talk about democracy. Today in West Papua, there is a term in Malay called “Noken System” democracy. Noken is the traditional hand-made “string bag” of New Guinea. What happens is Only the Tribal Elders gather together, in front of their people, bringing the votes of their men, women and children, and put those votes into the “noken”, thus there is no need for individuals to go in and out into the ballot boxes.

This Noken System of democracy is more accepted than the “modern” ballot box system where people go in and out individually.

What is happening here?

Well, this is Melanesia in display. Bernard Narakobi, the only Melanesian philosophy we got so far calls this display as “The Melanesian Way”.

Question: I am taken away by your answer now. What is the connection between what Father Walter Lini, the founder of the Republic of Vanuatu said about “Melansian Socialism” and what you just mentioned about Narakobi’s “The Melanesian Way”.

Answer: The Late Father Walkter Lini is talking about the democracy system that is appropriate for Melanesians, which is one of the topics that Narakobi addresses in his “The Melanesian Way” papers. So, the “The Melanesian Way” contains more than just system of governance. What Narakobi is saying includes what is being said right now, “The concept of individual I is inclusive in the word WE, and therefore, when I use ‘WE’, I am actually talking about all of us, including myself.

Question: Do you understand what we in the West mean by “I” ?

Answer: Yes, we know it very well, indeed. But I hope you also understand what we mean by “us”, not “me”. This is because we are human beings, but at the same time, we are in two different worlds in the way we understand, accept and explain the world we have come to know so far.

Question: Yes, thank you very much. It is my privilege to realize that we are speaking across the world in our mind while we are physically in one this place.

Answer: We are starting this interchange. You will know better when we put this idea into papers or books.

Dengan Pelengseran Joe Natuman, Apakah Perjuangan Papua Merdeka Kena Musibah?

Jawabannya tidak, karena pertama-tama kita harus catat fakta sejarah sampai kiamat, bahwa Indonesia sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, tidak akan pernah sanggup meng-Indonesia-kan orang Papua. Apagi meng-Indonesia-kan Melanesia, itu sebuah mimpi buruk bagi NKRI. Oleh karena itu, siapapun Perdana Menteri Vanuatu, isu Papua Merdeka ialah harga mati, harga Melanesia, bukan harga perut, harga diri pribadi, atau harga proyek.

Jawaban kedua karena Menteri Luar Negeri dari Sato Kilman, yaitu Moana Kalosil, PM sebelumnya yang secara terbuka berbicara di Sidang Umum PBB baru-baru lalu tentang West Papua, yang pernyataan-pernyataanya paling keras mengkritik NKRI.

Jawaban ketiga, karena perjaungan Papua Merdeka leawt ULMWP sudah diakui dan didukung oleh semua orang Papua di manapun kita berada, sehingga kesatuan dan persatuan ini sudah merupakan kekuatan terbesar dalam sejarah perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Dengan kekuatan ini, kita pasti menang walau terjadi pergantian pemerintahan di mana-mana di seuruh dunia.

Jawaban terakhir, karena RAKYAT VANUATU dan KEPALA SUKU VANUATU yang mendukung Papua Merdeka. Oleh karena itu, siapa pun yang menjadi PM Vanuatu, harus dna pasti mendukung Papua Merdeka. Kalau tidak, itu menjadi malapetakan buat mereka sendiri. Para politisi Vanuatu tahu realitas politik ini, dan oleh karena itu bagi politisi yang berkeinginan memimpin Vanuatu entah dalam posisi apapun, terutama sebagai PM Vanuatu, mereka harus pertama-tama dan terutama mendukung perjuangan Papua Merdeka.

Dari empat alasan ini, dengan jelas kita katakan bahwa pergantian PM Vanuatu ibi BUKANLAH sebuah musibah bagi perjuangan kemerdekaan West Papua.

Source: https://www.facebook.com/notes/papua-merdeka-news/

Orang Papua Menutut NKRI untuk Berdialog: "Apakah karena Orang Papua Percaya NKRI Pasti Mau Berdialog?"

Oleh Sem Karoba *)

Judul yang merupakan pertanyaan intisari ini pasti sudah dijawab saat membaca judulnya saja, yaitu "Tidak! NKRI pasti TIDAK bersedia dan tidak akan rela berdialogue dengan bangsa Papua!". Tetapi pertanyaan selanjutnya ialah, "Kalau sudah tahu begitu, kenapa terus-menerus tuntut dialogue?"

Barangkali pertanyaan tanggapan atas jawaban terhadap judul inilah yang lebih menarik untuk kita simak. Dari berbagai jawaban yang mungkin ada, kita ambil dua dari kemungkinan yang ada, yaitu dua yang kami anggap laing ekstrim ditambah dengan satu kemungkinan yang agak netral.

Ekstrim yang satu karena NKRI menganggap masalah Papua telah tuntas saat Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan di Irian Barat pada Juli - Agustus 1969. Resolusi PBB waktu itu "mencatat" hasil dari pelaksanaan Pepera dimaksud. Oleh karena itulah, maka tuntutan untuk berdialogue tidaklah tepat. Yang harus diminta orang Papua ialah keadilan, keamanan dan kemajuan ekonomi, bukan kemerdekaan politik.

Di sini NKRI berharap orang Papua menuntut internal self-determination, dan bukan "external self-determination". Dan mekanisme untuk internal self-determination itu telah ada pemerintah daerah di tingkat terbawah sampai tingkat provinsi sehingga siapapun yang mau menyampaikan aspirasi haruslah disampaikan lewat koridor hukum dan mekanisme birokrasi pemerintahan Indonesia yang sudah ada, sah dan resmi berlakuk di dalam NKRI. Dialog boleh diadakan antatra Pemerintah Indonesia dengan orang Papua, yaitu dalam konteks bingkau NKRI, yaitu antara Pemda Papua dengan orang Papua, antara DPRP dengan orang Papua yang mereka wakili, antara DPR RI dengan DPRP atau Utusan Daerah. Itulah prosedur administrasi birokrasi pemerinahan NKRI yang ada, bahkan demikian birokrasi pemerintah di seluruh dunia.

Atas dasar pemikiran ini, tuntutan orang Papua menghadirkan pihak ketiga, apalagi diadakan dialogue di tempat yang netral (di luar wilayah hukum kedaulatan politik NKRI) merupakan sebuah tuntutan yang bukan saja tidak masuk logika politik NKRI, tetapi bertentangan dengan hukum NKRI dan harus disikapi sebagai merong-rong kedalatan negara.

Di satu sisi NKRI berpegang kepada produk hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969 tentang pelaksanaan Pepera dan hasilnya. Tetapi di sisi lain hampir semua orang Asli Papua menolak hasil Pepera dimaksud. Dengan kata lain, orang asing mengakui hasil voting orang Papua untuk menerima NKRI tetap di Tanah Papua, tetapi di sisi lain orang yang dikatakan memberikan suara dimaksud membantah dan bahkan menolak hasil pemungutan suara dimaksud.

• Pertanyaannya sekarang apakah NKRI mau mendengarkan suara orang Papua ataukah menutup mata entah sampai kapanpun dan tetap bersiteguh kepada Resolusi 2505 PBB 1969 dimaksud?

Semestinya kalau demokrasi ada di Indonesia, kalau era reformasi ialah era demokratisasi, dan demokrasi ialah suara rakyat, dan suara rakyat itu ialah suara yang mayoritas, maka Indonesia seharusnya mendemokratisasi dirinya dalam mendengarkan aspirasi bangsa Papua.

• ORANG PAPUA MEMANG TAHU, NKRI PASTI tidak akan  mengabulkan permintaan dialogue, terutama dengan alasan pengakuan internasinal.
• Akan tetapi orang Papua akan terus menuntut, menutut dan menuntut, sampai kiamat-pun, tetap menuntut.

Orang Papua akan terus dan tetap menuntut Jakarta untuk BERDIALOGUE bukan karena NKRI akan akhirnya terpaksa merelakan dirinya untuk berdialogue dengan orang Papua, TETAPI justru sebaliknya, agar supaya akhirnya NKRI DIPAKSA untuk berdialgue.


Ekstim Kedua orang Papua terus menuntut berdialogue dengan NKRI karena NKRI akhirnya akan menyediakan waktu dan tempat untuk berdialogue setelah ada seorang Presiden NKRI yang demokratis seperti Prof. Dr. B.J. Habibie dan Prof.Dr. Amien Rais dan lainnya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia yang ke sekian. Proses dialgoue itu akan berlangsung seperti yang telah terjadi di era BJ Habibie, dan era Alm. KH. Abdurrahman Wahid. Orang Papua akan dengan terbuka menyampaikan pendapat, pemerintah Indonesia akan terbuka menerima pendapat orang Papua, dan proses interaksi itu akan membentuk opini di Indonesia dan di Tanah Papua bahwa Papua dan NKRI harus berdialogue.

Itulah sebabnya walaupun saat ini orang Papua tahu tidak akan pernah ada kesediaan NKRI untuk berdialogue, tetapi mereka tetap konsisten menuntut Jakarta berdialogue.

Yang ketiga ialah skenario yang netral sekaligus universal. Orang Papua secara terus-menerus menuntut dialogue dengan NKRI karena ada hukum alam yang universal yang berlaku bagi setiap orang, setiap benda, setiap makhluk dan kehidupan ini secara universal, yaitu bahwa SEGALA SESUATU ADA MASANYA dan ada tempatnya. Yang penting bagi orang Papua ialah "menciptakan" waktu dan tempat itu dengan "berkata", "berfirman", karena pada mulanya ialah "Firman" dan "Firman itu bersama-sama dengan Allah" atau "Allah itu punya firman" dan "Firman itu ialah Allah" (Allah dan apa yang dikatakannya ialah satu") dan tanpa dia tidak suatupun yang jadi dari semua yang telah diciptakan. Maka dengan demikian orang Papua "mengucapkan kata-kata", menuntut, mengeluarkan pernyataan yang berdayacipta, karena itu ucapan manusia yang serupa dan segambar dengan Sang Pencipta sendiri. Maka "perkataan" itu akan mendatangkan fakta, yaitu NKRI akan berdialogue dengan bangsa Papua. Itu hukum universal, bukan hukum kolonial Belanda, bukan hukum neo-kolonial Indonesia, bukan hukum revolusi West Papua. Hukum universal tidak ada hubungan dengan politik atau negara, dengan suku-bangsa atau ras, ia berlaku sepanjang masa, dan di manapun juga.

Oleh karena itu, menuntut sebuah Dialogue Politik antara NKRI dan West Papua haruslah terus didengungkan, kepada media lokal, media internasional, kepada manusia, kepada hewan, kepada roh, kepada tumbuhan, kepada batu-batu, kepada apapun dan kepada siapapun. Karena "perkataan manusia" berdayacipta, ia sanggup mengadakan yang tidak ada, menciptakan yang baru, menghilangkan yang lama.

Jadi, orang Papua selalu menuntut NKRI untuk berdialog bukan karena NKRI akan serta-merta mengiyakan tuntutan mereka itu, bukan juga untuk mengambil hati orang lain agar memaksa NKRI untuk bergialogue, tetapi terutama agar dunia tahu, agar kehidupan tahu, agar moyang dan leluhur, anak-cucu dan segala yang ada tahu bahwa "Dialogue ialah solusi terbaik dan bermartabat, solusi beradab dan bukan biadab untuk menyelesaikan konflik apapun yang ada di muka Bumi, termasuk konflik NKRI-West Papua". Kalau kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar, maka sejarah ini akan mengajar kita dengan memberikan jalan keluarnya, sebab sejarah selalu berpijak kepada KEBENARAN, yaitu KEBENARAN MUTLAK, bukan kebenaran Papua ataupun KEBEBARAN NKRI, bukan juga kebenaran PBB, tetapi KEBENARAN ITU SENDIRI sebagai dirinya sendiri tanpa embel-embel kepentingan apapun dan siapapun.

Jadi orang Papua menuntut dialogue bukanlah sebuah upaya sia-sia karena "perkataan yang berdayacipta sudah mengudara dan pasti berbuah" dan "karena kebenaran tidak dapat dimanipulasi apalagi  dikalahkan oleh siapapun, kapanpun, bagamanapun dan di manapun juga". Akan tetapi orang Papua jangan berharap NKRI menjawab "Ya!" hari ini atau besok atau lusa. Jawaban yang pasti ialah "Tidak!" Tetapi jawaban "Tidak!" itu jawaban saat ini, sekarang, hari ini. Hari esok bukan hari kita, karena kita hanyalah manusia, yang terbatas dalam waktu, tempat dan kemampuan untuk memahami kehidupan ini secara hakiki dan universal. Kata-kata yang berdayacipta telah keluar "Papua tuntut Dialogue dengan Jakarta/ NKRI", maka biarlah perkataan itu terus bergema di Bumi Cenderawasih, di Bumi Pertiwi dan di planet Bumi ini. Pada waktunya, ia pasti "menghadirkan dialogue yang tidak mungkin itu menjadi FAKTA sejarah!" sama seperti langit dan bumi dicptakan oleh Firman Sang Khalik.


*) Sem Karoba, Tribalist, Aktivis Hak Asasi Masyarakat Adat
Source: https://www.facebook.com/notes/